Bimtek Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penialian Kinerja PNS

Bimtek Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penialian Kinerja PNS

Bimtek Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penialian Kinerja PNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan perbaikan dari PP yang telah ada sebelumnya yakni PP nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS.

“PP ini adalah perbaikan dari PP nomor 46 tahun 2011, sekaligus amanah dari UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Minggu (19/5).

Ia mengatakan, adanya PP tersebut membuat sistem penghargaan dan hukuman semakin jelas. Misalnya, terkait dengan pemberhentian PNS yang dinilai tidak memiliki kinerja yang optimal.

“Jika sebelumnya kinerja PNS kurang dapat dijadikan tujuan untuk pemberhentian PNS, saat ini sistem rewards and punishment semakin mendapat bentuk dan jelas. Intinya, silakan PNS berkinerja yang baik, jika tidak maka akan ada risiko diberhentikan dari pekerjaanya,” jelas dia.

BKN mengklaim kinerja PNS dalam lima tahun belakangan ini memiliki tren yang positif meski belum ada data pasti terkait persentase jumlah PNS yang berkinerja baik. Namun, dengan adanya PP nomor 30 tahun 2019, BKN berharap dapat memiliki data secara detail jumlah PNS yang memiliki kinerja optimal.

Trend-nya makin baik. BKN belum punya perhitungan kuantitatif seperti itu (persentase ASN berkinerja baik). Makanya PP ini juga mengamanatkan kami untuk membuat sistem pemantauan secara nasional,” tutur dia.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh berharap adanya PP tersebut membuat PNS termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

“Itu salah satu tujuan dari terbitnya PP ini selain menjadi landasan pemberian tunjangan kinerja dan pemberian reward and punishment,” kata Yusuf.

Bimtek Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyatakan, harusnya adanya PP nomor 30 tahun 2019 membuat kinerja PNS semakin optimal. Ia menyoroti aspek kedisiplinan dan prestasi kerja PNS selama ini yang dinilai belum menunjukkan hasil yang bagus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk memperbaiki manajemen pengelolaan kinerja PNS. Salah satu poin utama dalam beleid itu adalah mekanisme pemberhentian bagi PNS yang tidak memiliki kinerja optimal.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut PP ini, Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

“Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan,” bunyi Pasal 4 PP ini.

Penyelenggara Pelatihan Sosialisasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2019

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Perencanaan Kinerja itu sendiri terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.

Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan dengan memperhatikan: a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah; b. perjanjian kinerja; c. organisasi dan tata kerja; d. uraian jabatan; dan/atau e. SKP atasan langsung.

“SKP sebagaimana dimaksud memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun.  Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud, SKP dapat memuat kinerja tambahan,” bunyi Pasal 9 ayat (1,2) PP ini.

SKP bagi pejabat pimpinan tinggi, menurut PP ini, disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan: a. rencana strategis; dan b. rencana kerja tahunan.

SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama, menurut PP ini, disetujui oleh menteri yang mengoordinasikan. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi madya disetujui oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya.

Disebutkan dalam PP ini, SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.

“SKP bagi pejabat pimpinan Unit Kerja mandiri sebagaimana dimaksud disetujui oleh menteri atau pejabat pimpinan tinggi yang mengoordinasikannya,” bunyi Pasal 16 ayat (1) PP ini.

Untuk SKP bagi pejabat administrasi, menurut PP ini, disetujui oleh atasan langsung. Adapun SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja.

“Ketentuan penyusunan SKP sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan anggota lembaga non struktural, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau mengambil masa persiapan pensiun,” bunyi Pasal 23 PP ini.

Penyelenggara Bimtek Kepegawaian Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS

PP ini menegaskan SKP yang telah disusun dan disepakati sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

Selanjutnya, penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS. Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pejabat pemerintah daerah, maka Badan Diklat Keuangan dan Kepegawaian (BDKK) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS dalam Penyusunan SKP  dengan Narasumber yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, BAPPENAS, BPK RI, BPKP Pusat, Kementerian Dalam Negeri dan IPDN serta dari UNIVERSITAS.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Kepegawaian.

Atas perhatiannya BDKK mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimtek Penyusunan SKP

BIMTEK KEUANGAN



Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

  Jan 2020

Jumat - Sabtu

17 - 18  Jan  2020

Rabu - Kamis

22 - 23 Jan 2020

Jum'at - Sabtu

24 - 25  Jan  2020

Rabu - Kamis

29 - 30 Jan 2020

Jum'at - Sabtu

31Jan - 01Feb  2020




Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

Feb 2020

Selasa - Rabu

04 - 05 Feb 2020

Jum'at - Sabtu

07 - 08  Feb   2020

Selasa- Rabu

11 - 12  Feb 2020

Jum'at - Sabtu

14 - 15 Feb  2020

Selasa - Rabu

18 - 19 Feb 2020

Jum'at - Sabtu

21 - 22 Feb 2020

Selasa - Rabu

25 - 26 Feb 2020

Jum'at - Sabtu

28 - 29 Feb 2020

Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

Call Sofyan :

0813 1425 4985

Mar 2020

Selasa - Rabu

03 - 04 Mar 2020

Jum'at - Sabtu

06 - 07  Mar  2020

Selasa - Rabu

10 - 11 Mar 2020

Jum'at - Sabtu

13 - 14  Mar  2020

Selasa - Rabu

17 - 18 Mar 2020

Jum'at - Sabtu

20 - 21  Mar  2020

Selasa - Rabu

24 - 25 Mar 2020

Jum'at - Sabtu

27 - 28  Mar  2020

Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

Apr 2020

Jum'at - Sabtu

03 - 04  Apr  2020

Selasa - Rabu

07 - 08 Apr 2020

Jum'at - Sabtu

10 - 11  Apr  2020

Selasa - Rabu

14 - 15 Apr 2020

Jum'at - Sabtu

17 - 18  Apr  2020

Selasa - Rabu

21 - 22 Apr  2020

Jum'at - Sabtu


24 - 25  Apr  2020

Selasa - Rabu


28 - 29 Apr  2020

Kami menerima Request Tanggal, Materi serta Lokasi Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

FASILITAS PESERTA

 

Penting :

Berhubung keterbatasan Hotel diharap menghubungi 3 hari sebelum pelaksanaan Pelatihan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *